PPNI Riau Gelar Seminar & Workshop Pengurusan serta Perpanjangan STR di Rohil

BAGANSIAPIAPI - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Riau menggelar seminar & workshop pendidikan keperawatan berkelanjutan dan pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) serta perpanjangan STR.

Seminar dan workshop itu digelar di Gedung Misran Rais, Bagansiapiapi, Jumat (14/10/2022) pagi. Tampak hadir Direktur RSUD dr RM Pratomo, para kepala OPD serta para kepala puskesmas.

Seminar & workshop itu dibuka secara langsung oleh Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong. "Alhamdulillah pagi ini kita membukakan seminar workshop untuk seluruh perawat se-Kabupaten Rokan Hilir," ucapnya.

Kegiatan ini, jelas bupati, menjadi syarat penting untuk nanti mempermudah perawat dalam pengurusan STR. Di mana selama ini banyak keluhan dari perawat-perawat maupun bidan yang mana dalam mengurus STR agak susah.

"Alhamdulillah kegiatan pagi ini dihadiri langsung Ketua DPW PPNI Provinsi Riau Ahmad Yusuf didampingi Ketua DPD PPNI Rohil. Mereka ini turut memberi materi dalam seminar ini," ungkapnya.

Pemerintah daerah mengapresiasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh PPNI, baik pengurus DPW maupun DPD.

"Tenaga kesehatan di Rohil jumlahnya banyak, maka pemerintah daerah akan menerima P3K dari kuota yang pernah kita usulkan yaitu 800 orang. Alhamdulillah, APBD kita bertambah untuk tahun 2023 ini, bertambah sekitar Rp 260 Miliar. Ini artinya cukup untuk merekrut kembali tenaga-tenaga honor menjadi P3K," terang Afrizal Sintong.

Dengan pengangkatan tenaga honor menjadi P3K, diharapkan pelayanan juga akan semakin meningkat. Sebelumnya, Pemda Rohil juga sudah mengangkat tenaga honorer guru menjadi P3K sebanyak 900 orang.

"Ini alhamdulillah cukup dengan bertambahnya dana APBD Rohil dari sebelumnya Rp 2 Triliun menjadi Rp 2,260 Triliun. Ini adalah rezeki bersama, dan kami sekarang sedang pendataan seluruh tenaga non ASN," ujarnya.

Sementara Ahmad Yusuf mengatakan, seminar tersebut merupakan beberapa agenda yang dilakukan oleh DPW PPNI Provinsi Riau. Selaku ketua DPW, dia mengajak seluruh pengurus provinsi dan kabupaten/kota mengikuti seminar itu.

Seminar tersebut sebut Ahmad Yusuf, tidak hanya dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir, namun road show diseluruh kabupaten. Hal itu dilakukan PPNI untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para perawat.

"Kebutuhan STR ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Dengan matinya STR atau tidak memiliki STR, teman-teman perawat seperti dibeberapa rumah sakit di Pekanbaru, ini dirumahkan. Mereka tidak bisa bekerja dipelayanan, apalagi melaksanakan absen keperawatan," ucapnya.

Selain itu lanjutnya, banyak juga rumah sakit pemerintah yang memindahkan perawat berstatus ASN karena tidak bisa diberhentikan, tapi dipindahkan dari pelayanan ke tempat-tempat lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan keperawatan.

"Untuk itu kita datang hadir memberikan solusi untuk teman-teman perawat. Kami hadir untuk mengajarkan langsung bagaimana mengupload dan mengaplikasikan pembuatan dan pengusulan perpanjangan STR, sehingga hari ini kita pilih di hari kerja karena hari ini yang bermasalah langsung kita clearkan, kita klik langsung terhubung dengan KTKI pusat," paparnya.

Dengan demikian, ungkap Ahmad, persoalan-persoalan yang dihadapi perawat selama di daerah bisa teratasi. Ini salah satu kegiatan yang dilakukan oleh DPW PPNI Provinsi Riau.

"Ada juga beberapa perawat yang melapor ke saya, 'pak tolong bantu kami karena kami kalau tidak STR-nya dipercepat, maka kami akan dipindahkan tidak lagi dipelayanan.' Sehingga saya ingin sampaikan ke teman-teman bahwa pengurusan STR ini memang merupakan kegiatan personal dari ajuan pribadi kita, tetapi yang ada di organisasi itu bertugas hanya memverifikasi, tetapi selama ini terkesan STR itu berbayar karena mereka tidak mengerjakan atau melengkapi persyaratan sehingga minta bantu kepada orang lain tentu ada jasanya," sebut Ahmad.

Ditegaskannya, bahwa pembuatan STR di PPNI Riau gratis kecuali hal-hal yang sudah diatur dalam regulasi, misalnya wajib membayar iuran pertahun karena merupakan sesuatu yang sudah diatur melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

"Khusus pembuatan STR ini kita gratiskan. Termasuk hari ini, mereka hanya membayar workshop untuk kegiatan akomodasi dan sebagainya, tetapi untuk pengurusan STR itu sendiri kita tidak akan pungut biaya, dan ini sudah saya tekankan kepada seluruh kabupaten/kota bahkan sampai ke pengurus kecamatan," tegasnya.

Bagi berkas yang lengkap, PPNI akan buatkan SOP, paling lama STR itu hanya boleh lima hari dan kalau lewat lima hari berarti kesalahan pengurus. Untuk itu, Ketua PPNI Provinsi Riau menantang pengurus DPW dan DPD tidak sampai lima hari harus clear.

Kemudian untuk perpanjangan STR harus mengumpulkan 25 SKP dalam lima tahun. "Tetapi ternyata ditahun terakhir atau di injury time, mereka baru mau mengumpulkan, tentu keteteran sehingga cari sana cari sini bayar sana. Kalau dari awal dari tahun pertama mereka sudah mengikuti seminar, mereka sudah mengumpulkan lima SKP dalam satu tahun," tuturnya.

Sebenarnya sangat mudah dalam mendapatkan lima SKP itu. "Mereka bisa bekerja dilayanan kesehatan atau di praktik mandiri satu tahun saja sudah mendapat satu SKP. Belum lagi mereka mengikuti seminar & workshop seperti hari ini, kalau mereka ikut mereka mendapatkan empat SKP, berartikan dalam satu tahun sudah terlewati, jadinya kalau mereka mengikuti dari awal tidak ada kendala. Sebenarnya pemahaman ini yang akan kita berikan kepada teman-teman, kita pintarkan mereka dalam menyikapi dan kita pintarkan mereka dalam mengolah aplikasi itu sendiri, ini harapan kami," jelasnya. (rif)

 Editor : Abdul Arif Rusni